Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict

1. Bayang-Bayang Modernitas: Eksklusi adalah Bagian Tak Terpisahkan dari Inklusi Negara-Bangsa

Janji utama modernitas – partisipasi politik, perlakuan setara di hadapan hukum dan perlindungan dari kekuasaan negara yang sewenang-wenang, martabat bagi yang lemah dan miskin, serta keadilan sosial dan keamanan – hanya benar-benar terwujud bagi mereka yang dianggap sebagai anggota sejati bangsa.

Penafsiran radikal. Teori tradisional sering memandang nasionalisme dan etnisitas sebagai peninggalan pra-modern atau produk sementara dari pembentukan negara. Namun, perspektif ini berargumen bahwa modernitas itu sendiri secara fundamental dibangun atas prinsip-prinsip etnis dan nasionalis. Partisipasi demokratis, kesetaraan hukum, dan penentuan nasib sendiri bangsa bukanlah cita-cita universal, melainkan hak istimewa yang diberikan secara selektif kepada "bangsa yang mewujudkan negara."

Bentuk eksklusi baru. Sementara kekaisaran pra-modern mengintegrasikan kelompok beragam dalam tatanan hierarkis dan universalistik, negara-bangsa modern menggantikan mosaik tersebut dengan bentuk eksklusi baru yang sering tidak disadari. Eksklusi ini didasarkan pada kriteria etnis atau nasional, menolak partisipasi penuh bagi mereka yang dianggap "asing." Dinamika ini bukanlah cacat, melainkan "sisi gelap" yang melekat pada modernitas politik.

Konstanta sejarah. Apa yang kini disebut "pembersihan etnis" atau "etnosida" di wilayah seperti Balkan atau Afrika sebenarnya merupakan ciri berulang dalam pembangunan bangsa dan pembentukan negara Eropa. Dari pengusiran Gipsi di masa Henry VIII hingga "pertukaran penduduk" setelah Perjanjian Lausanne, praktik-praktik ini adalah hal yang konstan, sering terlupakan demi keberhasilan pembangunan bangsa.

2. Negara-Bangsa: Perpaduan Tiga Dimensi Rakyat, Warga Negara, dan Etnos

Rakyat sebagai entitas berdaulat yang menjalankan kekuasaan melalui prosedur demokratis; rakyat sebagai warga negara yang memiliki hak setara di hadapan hukum; dan rakyat sebagai komunitas etnis yang tidak dibedakan oleh kehormatan atau prestise, tetapi dipersatukan oleh nasib politik bersama dan ciri budaya yang sama: ketiga konsep rakyat ini dipadukan menjadi satu kesatuan besar.

Trinitas yang tak terpisahkan. Negara-bangsa modern dibangun atas perpaduan tiga konsep rakyat yang berbeda:

• Entitas berdaulat: Sumber kekuasaan demokratis.
• Warga negara: Pemegang hak setara di hadapan hukum.
• Komunitas etnis: Bersatu oleh budaya dan nasib bersama.
  Perpaduan ini menggantikan hak ilahi sebagai prinsip legitimasi utama, menciptakan kerangka kerja yang kuat namun secara inheren eksklusif untuk wacana dan organisasi politik.

Variasi penekanan. Hubungan antara ketiga prinsip ini berbeda secara historis dan geografis. Beberapa negara, seperti Prancis dan Swiss, menekankan demokrasi sebagai dasar kebangsaan dan kewarganegaraan. Negara lain, seperti Jerman, Yunani, dan Israel, mengutamakan nasionalitas, dari mana kewarganegaraan dan inklusi demokratis mengalir. Variasi ini menimbulkan "pertempuran sektarian" atas definisi siapa yang benar-benar menjadi bagian dari bangsa.

Politisasi etnisitas. Ketika menjadi bagian dari entitas berdaulat dan warga negara menjadi identik dengan keanggotaan dalam komunitas etnis tertentu, definisi komunitas dan batas-batasnya menjadi sangat penting secara politik. Transformasi ini memecah mosaik piramidal kekaisaran pra-modern, di mana perbedaan etnis diintegrasikan dalam tatanan politik non-etnis, menjadikan keanggotaan etnis pusat kesetiaan politik.

3. Budaya sebagai Kompromi: Bagaimana Masyarakat Menegosiasikan Makna dan Batas

Kompromi budaya muncul ketika para pelaku yang berbagi ruang komunikasi dapat sepakat bahwa nilai-nilai tertentu berharga dan cara tertentu dalam mengklasifikasikan dunia sosial masuk akal.

Negosiasi makna. Budaya dipahami sebagai proses yang terus berlangsung dan sering tidak stabil dalam menegosiasikan makna di antara individu-individu yang kompeten secara strategis dengan kepentingan beragam. Negosiasi ini menghasilkan "kompromi budaya"—kumpulan norma kolektif, klasifikasi sosial, dan pandangan dunia yang diakui oleh semua pelaku sebagai sesuai dengan kepentingan jangka panjang mereka, meskipun dengan alasan yang berbeda.

Habitus dan tindakan strategis. Individu menginternalisasi posisi sosial mereka melalui "habitus"—sistem predisposisi yang teratur untuk bertindak, memandang, dan menafsirkan. Konsep habitus yang dimodifikasi ini memungkinkan penilaian kritis dan tindakan strategis yang dapat menyimpang dari pola budaya yang mapan, menjadi jembatan antara pengambilan keputusan rasional dan kekuatan wacana.

Penutupan sosial dan penandaan batas. Negosiasi kompromi budaya terkait erat dengan "penutupan sosial," proses mendefinisikan dan mempertahankan batas antara "kami" dan "mereka." Ini melibatkan pengendalian akses ke kelompok dan penandaan batasnya dengan "elemen diakritik" seperti gaya berpakaian atau cara berbicara. Penutupan sosial dapat menghasilkan pembentukan berbagai kelompok, termasuk:

• Kelompok etnis
• Bangsa
• Kelas sosial
• Komunitas desa

4. Penutupan Nasional: Empat Pilar Institusional Eksklusi Modernitas

Negara-bangsa adalah produk dari empat proses penutupan institusional yang saling terkait erat: politik (demokrasi terkait dengan penentuan nasib sendiri nasional), hukum (kewarganegaraan terkait dengan nasionalitas), militer (wajib militer universal terkait dengan kewarganegaraan nasional), dan sosial (lembaga negara kesejahteraan terkait dengan pengendalian imigrasi orang asing).

Sistem yang saling mengunci. Ide nasional telah menjadi prinsip pengorganisasian utama untuk inklusi dan eksklusi di berbagai domain masyarakat. Keempat bentuk penutupan institusional ini saling memperkuat, menjadikan pandangan dunia nasionalis tampak alami dan jelas.

Dimensi penutupan:

• Penutupan hukum: Kesetaraan di hadapan hukum menjadi hak istimewa yang hanya diberikan kepada warga negara, menggantikan sistem hukum hierarkis pra-modern dengan diskriminasi antara warga dan orang asing. Kewarganegaraan, yang awalnya bersifat teritorial, melebur dengan nasionalitas (misalnya unsur ius sanguinis).
• Penutupan politik: Akses ke kekuasaan negara dibatasi bagi mereka yang mewakili komunitas nasional, menggantikan penguasa berdasarkan hak ilahi atau kelas dengan mereka yang "memerintah sesama." Demokrasi menjadi terkait dengan penentuan nasib sendiri nasional.
• Penutupan militer: Wajib militer universal menghubungkan partisipasi demokratis dan kesetaraan hukum dengan kewajiban mempertahankan wilayah negara, memandang kekuasaan asing sebagai "kejahatan terbesar." Kesetiaan menjadi masalah latar belakang nasional, bukan kesetiaan kepada penguasa atau upah.
• Penutupan sosial: Negara kesejahteraan, yang diinspirasi oleh solidaritas nasional, mengkolektifkan risiko dan menyediakan keamanan, namun sekaligus memerlukan pengendalian siapa yang boleh masuk ke "rumah solidaritas nasional," sehingga menimbulkan pembatasan imigrasi.

Harga inklusi. Setiap langkah menuju integrasi komunitas nasional memperkuat pentingnya kategori etno-nasional secara politik, menciptakan kategori baru "orang asing" atau "minoritas etnis." Proses ini mengubah definisi kompleks dan saling silang tentang keanggotaan dalam politik pra-modern menjadi sistem terikat yang berpusat pada keanggotaan nasional.

5. Dua Jalan Menuju Modernitas: Nasionalisasi atau Etnisasi Negara

Jika elit negara tidak mampu menyediakan barang kolektif ini bagi seluruh penduduk negara nasional, kita mengharapkan proses penutupan sosial serupa berkembang berdasarkan etnis subnasional.

Kompromi elit-masyarakat. Keberhasilan nasionalisasi inklusi dan eksklusi bergantung pada kompromi yang berhasil antara elit negara dan berbagai kelompok masyarakat. Elit memperoleh kekuasaan yang diperluas dengan bertindak "untuk kepentingan rakyat," sementara masyarakat memperoleh partisipasi, keamanan, dan martabat. Jika pertukaran kesetiaan dengan barang kolektif ini gagal, identitas nasional yang menyeluruh sulit muncul.

Etnisasi negara. Dalam "negara lemah" yang kekurangan sumber daya untuk perlakuan nondiskriminatif atau masyarakat sipil yang kuat, elit negara mungkin beralih ke favoritisme etnis. Ini menyebabkan "etnisasi birokrasi," di mana barang kolektif didistribusikan melalui jaringan klienelisme etnis. Politik terfragmentasi menjadi kelompok etnis yang dipolitisasi, masing-masing memandang dirinya sebagai komunitas nasib bersama.

Kondisi etnisasi:

• Kapasitas negara lemah: Ketidakmampuan mendistribusikan barang kolektif secara merata.
• Ketiadaan masyarakat sipil: Tidak adanya jaringan trans-etnis (partai, asosiasi) memaksa elit bergantung pada kelompok etnis atau agama yang sudah ada untuk mobilisasi politik.
  Ini mengubah "potongan mosaik" pra-modern (millet, suku) menjadi kategori yang terkait langsung dengan kekuasaan negara, mengukuhkan batas etnis dan menjadikan keanggotaan etnis kriteria politik utama.

6. Identitas Meksiko yang Berkembang: Dari Dominasi Kreol ke Bangsa Mestizo dan Perlawanan Pribumi

Proyek liberal pembangunan bangsa tidak bertujuan mengintegrasikan mayoritas Indian yang besar ke dalam kedaulatan nasional, melainkan mengatasi ‘masalah Indian’ dengan menghapus sisa-sisa masa kolonial yang tercela.

Mosaik kolonial. Meksiko kolonial Spanyol adalah sistem hierarkis dan universalistik yang didasarkan pada pemerintahan tidak langsung dan strata etno-rasial (Spanyol, Kreol, Mestizo, Indian, Hitam). Segregasi hukum dan ketidaksetaraan hak menjadi norma, dengan Indian dilindungi oleh hukum khusus namun tunduk pada "habitus ketundukan bermusuhan."

Nasionalisme Kreol dan eksklusi. Setelah kemerdekaan (1821), elit Kreol yang dipengaruhi oleh pencerahan dan ide republik mendominasi negara baru. Mereka mengidentifikasi "bangsa Meksiko" dengan diri mereka sendiri, memandang Indian sebagai "ras terbelakang" yang harus diasimilasi atau dihapuskan. Ini menyebabkan:

• Pengusiran penduduk kelahiran Spanyol.
• Penghapusan hak tanah komunal dan perlindungan hukum Indian.
• "Perang kasta" melawan pemberontakan Indian, sering dibingkai sebagai konflik rasial.
• Wajib militer untuk semua warga, namun Indian dikecualikan secara politik.

Nasionalisme Mestizo dan asimilasi. Revolusi Meksiko (1910) membawa perubahan radikal, membentuk nasionalisme mestizo yang lebih inklusif. Negara, kini mewakili "massa penduduk mestizo," menjalankan:

• Reforma agraria (ejidos) untuk komunitas Indian.
• Integrasi klienelistik melalui partai penguasa (PRI).
• Kebijakan asimilasi budaya (misalnya pendidikan dwibahasa) untuk mengintegrasikan "minoritas etnis" ke dalam bangsa mestizo.
  Proyek ini, meskipun inklusif bagi mayoritas, tetap mengklasifikasikan Indian sebagai sisa masa lalu, tunduk pada subordinasi politik dan homogenisasi budaya.

Gerakan tandingan pribumi. Kebijakan asimilasi justru memunculkan kelas menengah Indian terdidik. Frustrasi oleh mobilitas sosial terbatas dan eksklusi berkelanjutan, elit ini mengembangkan "etno-nasionalisme Indian," menantang persamaan bangsa mestizo. Gerakan seperti Zapatista, yang awalnya berbasis petani, mengadopsi wacana ini, menuntut:

• Otonomi politik dan hak budaya bagi "bangsa Indian."
• Pengakuan bahasa pribumi.
• Pemerintahan sendiri berdasarkan tradisi "Indian."
  Ini merupakan "nasionalisme tandingan," mencerminkan prinsip nasionalis dominan untuk menegaskan identitas berbeda dan menuntut tempat dalam Meksiko multikultural.

7. Fragmentasi Etnopolitik Irak: Dari Pluralisme Ottoman ke Hegemoni Sunni Arab

Negara Irak yang baru berdiri, yang terdiri dari bekas provinsi Osmaniyah Basra, Baghdad, dan Mosul, hampir sepenuhnya berutang keberadaannya pada konstelasi kekuatan di antara kekuatan imperialis Eropa pada akhir perang.

Mosaik Ottoman. Kekaisaran Ottoman, negara multikultural dan multireligius, memerintah melalui pemerintahan tidak langsung, menghormati komunitas agama yang beragam (millet), serikat, dan pemimpin suku. Latar belakang etnis atau bahasa menjadi sekunder dibanding status agama dan sosial, dengan elit penguasa yang beragam. Reformasi abad ke-19 bertujuan sentralisasi dan modernisasi, memperkenalkan kewarganegaraan dan administrasi terpadu, yang pertama kali mempolitisasi isu etnis.

Etnokrasi Sunni Arab. Irak pasca-Perang Dunia I, negara heterogen etnis, dibentuk oleh kepentingan imperialis Inggris. Tanpa masyarakat sipil yang kuat, elit Sunni Arab baru, sebagian besar mantan perwira Sharifian, membangun ideologi nasionalisme Pan-Arab. Ini menyebabkan:

• Arabisisasi institusi negara: Tentara, administrasi, dan pendidikan secara sistematis di-Arabkan, meminggirkan non-Sunni Arab dan Kurdi.
• Penindasan pemberontakan: Pemberontakan Syiah terhadap otoritas pusat dan wajib militer dihancurkan dengan brutal. Pembantaian Assyria 1933, yang menuntut otonomi, dirayakan sebagai kemenangan nasional.
• Klientelisme dan pembersihan: Pan-Arabisme menjadi radikal, memuncak pada rezim Baath yang etnokratis, dengan kekuasaan terkonsentrasi pada lingkaran kecil Sunni Arab, akhirnya satu klan keluarga dari Takrit.

Ketidakbernegaraan Kurdi. Pemimpin Kurdi, awalnya desentralis Ottoman, perlahan mengadopsi nasionalisme, mencari otonomi atau kemerdekaan. Intelektual dan perwira kota membentuk partai nasionalis (misalnya KDP), kemudian bersekutu dengan pemimpin suku seperti Mullah Mustafa Barzani. Negara Irak merespons dengan:

• Represi militer: Perang melawan pasukan Kurdi, sering dengan dukungan eksternal (Iran).
• Arabisasi paksa: Kebijakan mengosongkan wilayah Kurdi, menempatkan keluarga Arab, dan menekan budaya Kurdi.
• Kampanye genosida: Kampanye Anfal (1988) melibatkan serangan kimia dan pembantaian massal, menyebabkan pengungsian besar dan memperkuat keterasingan Kurdi dari negara Irak.
  Fragmentasi dan konflik internal di antara faksi Kurdi di wilayah otonom menyoroti tantangan membangun negara bersatu dalam lanskap politik yang sangat etnis, menjadikan Kurdi sebagai "kelompok tanpa negara."

8. Xenofobia dan Rasisme: Ujung Radikal Eksklusi Nasionalisasi

Xenofobia dan rasisme adalah anak kandung alami dari tatanan dunia negara-bangsa, bentuk ekstrem nasionalisme yang dalam berlebihannya mengungkap prinsip solidaritas komunal yang menjadi dasar masyarakat modern.

Melampaui penjelasan dangkal. Teori konvensional sering gagal menjelaskan xenofobia dan rasisme secara memadai.

• Pilihan rasional: Kompetisi ekonomi untuk pekerjaan atau perumahan sering dibantah oleh data empiris yang menunjukkan xenofobia saat pertumbuhan ekonomi atau menargetkan kelompok yang tidak bersaing langsung.
• Fungsionalisme/sosiobiologi: "Ketidakcocokan budaya" atau "perbedaan rasial" dipertanyakan oleh contoh sejarah asimilasi sukses melintasi perbedaan budaya dan rasial signifikan (misalnya Belanda-Indonesia, Cina di AS Selatan).
• Teori wacana: Mengakui kekuatan wacana, namun sering melebih-lebihkan pengaruh elit dan mengabaikan gerakan xenofobia akar rumput.
• Fenomenologi: Krisis sosial dan penguatan identitas tidak menjelaskan mengapa kelompok tertentu menjadi sasaran atau mengapa xenofobia tidak merata di populasi.

Bagian integral modernitas. Xenofobia dan rasisme bukan penyimpangan patologis, melainkan terkait erat dengan tatanan institusional negara-bangsa. Mereka muncul dari perpaduan identitas kolektif, hak partisipasi, dan institusi negara yang berpusat pada komunitas nasional. Negara dan barang kolektifnya (hak, keamanan, kesejahteraan) dipersepsikan sebagai "milik" rakyat nasional.

Krisis dan radikalisasi. Ketika kompromi budaya nasional menghadapi krisis yang mengancam prestise dan posisi sosial-ekonomi kelompok tertentu (misalnya yang mengalami penurunan status, kurang berpendidikan), muncul interpretasi nasionalisme yang radikal. Ini menyebabkan:

• Kepanikan moral: Ketakutan akan keruntuhan sosial akibat "invasi" orang asing.
• Permainan zero-sum: Persepsi bahwa barang kolektif terbatas dan harus dilindungi dari "yang lain."
• Pandangan Manichean: Pertarungan antara "bangsa" atau "ras" yang bermoral superior melawan pendatang barbar, membenarkan segregasi, diskriminasi, dan kekerasan.
  Radikalisasi ini menargetkan mereka yang memiliki sejarah partisipasi paling singkat atau termarjinalkan dalam negara-bangsa, seperti imigran atau minoritas etnis, yang dianggap ancaman bagi solidaritas nasional.

9. Paradoks Multi-Etnis Swiss: Persatuan Terbentuk, Imigran Dikecualikan

Kasus Swiss menarik karena tidak ada kerajaan absolut yang bisa memaksakan homogenitas agama dan/atau bahasa, seperti di Prancis, Spanyol, atau Inggris.

Jalan unik menuju kebangsaan. Swiss, negara multi-etnis, multi-bahasa, dan multi-agama, menghadirkan paradoks bagi teori yang mengaitkan pembentukan negara-bangsa dengan homogenitas budaya. Ancien régime pra-modernnya adalah mosaik terfragmentasi dari kanton, serikat, dan komunitas pedesaan, dengan stratifikasi sosial hierarkis dan pembagian agama, namun tingkat melek huruf tinggi.

Masyarakat sipil trans-etnis sebagai fondasi. Berbeda dengan Meksiko atau Irak, proses pembangunan bangsa Swiss (1798-1848) sangat dipengaruhi oleh jaringan padat organisasi masyarakat sipil trans-etnis (asosiasi, perkumpulan, klub) yang muncul sebelum negara modern. Kelompok-kelompok ini:

• Mendorong patriotisme republik: Mengusung cita-cita kebebasan, kesetaraan, dan kewarganegaraan yang melampaui batas kanton, agama, dan bahasa.
• Menyediakan infrastruktur politik: Memungkinkan elit dari latar belakang beragam memobilisasi dukungan dan merundingkan konstitusi 1848, yang mendirikan negara federal modern dengan multibahasa pragmatis.
• Menjamin representasi seimbang: Mekanisme informal memastikan representasi proporsional kelompok bahasa dalam institusi federal, mencegah politisasi perbedaan etnis.

Dari patriotisme ke nasionalisme etnisasi. Awalnya sebagai "bangsa atas kehendak" berdasarkan cita-cita republik, nasionalisme Swiss berkembang, terutama sejak 1880-an, sebagai respons terhadap nasionalisme Eropa dan integrasi populasi Katolik serta kelas pekerja. Ini menghasilkan:

• "Pertahanan spiritual" (1930-an-40-an): Nasionalisme etnis yang menggambarkan Swiss sebagai bangsa unik yang dikehendaki secara ilahi, memadukan budaya beragam menjadi "jiwa Swiss" melawan ancaman eksternal (misalnya Nazisme).
• Dialek sebagai penanda identitas: Berbicara dialek Swiss Jerman menjadi tanda keanggotaan nasional, membedakan "Swiss asli" dari "Jerman sombong."
  Meski demikian, kompromi politik trans-etnis tetap bertahan, mencegah jurang bahasa menjadi perpecahan politik permanen, berbeda dengan negara multi-etnis lain.

10. Ironi Negara Kesejahteraan: Solidaritas Domestik Memicu Eksklusi Eksternal

Semakin banyak bagian populasi nasional yang terintegrasi ke dalam tatanan ideologis, yuridis, politik, dan sosial negara modern, semakin memburuk status imigran dan orang asing.

Paradoks inklusi. "Kisah sukses" Swiss dalam mengintegrasikan kelompok internal yang beragam ke dalam kompromi nasional memiliki sisi gelap: eksklusi sistematis dan institusional terhadap imigran non-nasional. Proses ini, yang sering terabaikan, berkembang secara bertahap dari abad ke-19 hingga pertengahan 1970-an.

Era liberal (1848-1914): Awalnya, Swiss memiliki perbatasan terbuka dan diskriminasi hukum minimal terhadap orang asing, yang menikmati hak hampir setara (kecuali hak memilih dan wajib militer). "Masalah orang asing" berfokus pada kesetiaan politik, dengan usulan ius soli untuk mengasimilasi imigran menjadi warga negara. Imigrasi massal tidak dianggap ancaman ekonomi atau budaya.

Negara kesejahteraan dan kontrol migrasi (1914-1970): Perang Dunia I menjadi titik balik, menyebabkan:

• Kontrol migrasi terpusat: Hukum militer memperkenalkan kontrol federal atas imigrasi, menggantikan pergerakan bebas dengan izin diskresioner.
• Penutupan pasar tenaga kerja: Perbedaan hukum antara warga dan orang asing dalam pekerjaan, membatasi mobilitas profesional dan geografis imigran.
• Bangkitnya negara kesejahteraan: Pendirian bertahap jaminan sosial nasional (pengangguran, pensiun, asuransi kesehatan) sejak 1920-an, memuncak pascaperang. Ini mengintegrasikan kelas pekerja ke dalam pakta solidaritas nasional.

Model pekerja tamu dan kejatuhannya. Pasca-Perang Dunia II, Swiss mengadopsi sistem pekerja tamu, mengintegrasikan imigran ke pasar tenaga kerja namun sebagian besar mengecualikan mereka dari manfaat kesejahteraan dan pemukiman permanen. Model ini, kompromi dengan serikat pekerja, bertujuan menggunakan imigran sebagai penyangga ekonomi. Namun, gerakan xenofobia yang tumbuh, dipicu ketakutan "over-asing" dan tekanan pada perumahan/kesejahteraan, menekan pemerintah.

Kuota ketat dan "denizenship": Perjanjian 1963 dengan Italia sebagian mengintegrasikan imigran ke sistem kesejahteraan dan menawarkan jalur menuju tempat tinggal permanen. Inklusi parsial ini segera diikuti dengan kuota imigrasi yang lebih ketat dan "Peraturan Pembatasan Jumlah Orang Asing" (1970). Semakin banyak hak yang diperoleh imigran, semakin ketat rezim masukannya, menciptakan kelas "denizen" dengan hak terbatas, dikecualikan dari janji penuh modernitas.